Penuhi Rasio Elektrifikasi 100 Persen, Pemerintah Butuh Dana Rp 22 Triliun

Jumat, 19 Januari 2024 13:49 WIB

Konferensi pers capaian kinerja sektor ketenagalistrikan Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (18/1/2024). (Foto: Ist)
Konferensi pers capaian kinerja sektor ketenagalistrikan Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (18/1/2024). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menyampaikan, hingga akhir tahun 2023, realisasi rasio elektrifikasi (RE) mencapai 99,78 persen, sedangkan rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83 persen.

Pemenuhan RE dan RD terus diupayakan oleh pemerintah hingga mencapai 100 persen, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut Ia ungkapkan ketika konferensi pers capaian kinerja sektor ketenagalistrikan di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Meski demikian, Jisman mengatakan bahwa untuk mencapai RE 100 persen bukan perkara mudah, selain berada di remote area, dana yang dibutuhkan untuk mengejar RE 100 persen juga tidak sedikit. Hingga tahun 2025 membutuhkan dana sebesar Rp 22,08 triliun.

“Kami sudah hitung bersama PLN, kita sudah konsinyiring 3 hari 3 malam untuk menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE dalam 2 tahun ke depan, sampai 2025 ada Rp 22,08 triliun,” ujarnya.

Dari sekitar Rp 22 triliun tersebut, tuturnya, akan difokuskan menjadi tiga hal, yaitu dengan perluasan jaringan yang mencapai porsi 55,59 persen. Kemudian pembangunan pembangkit komunal dengan porsi 44,33 persen, pada umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah baterai, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.

“Kita akan lakukan perluasan jaringan nanti, tapi jika jaringan PLN masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai,” imbuh Jisman.

Selain itu akan diterapkan program dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM yaitu APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau, dengan porsi 0,08 persen.

Lebih lanjut, Jisman mengatakan dari jumlah RE yang mencapai 99,78 persen pada tahun 2023, sebanyak 98,32 persen listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46 persen sisanya berlistrik non-PLN, seperti dari program-program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), maupun program dari Kementerian lain menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk di remote area.

“Namun, ke depan kita menginginkan supaya lebih sustain dan lebih andal ini kelistrikan di rumah tangga, termasuk di remote area itu, agar dilayani oleh PLN. Karena pelayanan PLN itu akan lebih baik daripada yang swakelola,” ujar Jisman.

Selain itu, dengan menikmati jaringan listrik dari PLN, masyarakat yang tidak mampu khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia juga bisa menikmati subsidi listrik yang sama dengan masyarakat lainnya serta menerima haknya sebagai warga negara. Sementara apabila menggunakan listrik yang berasal dari swakelola atau non-PLN, tidak ada subsidinya.https://penganjallapar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*