Sosialisasi 4 Pilar MPR ke LDII Kebumen, Bamsoet Ajak Cegah Keterbelahan Umat Beragama

Jumat, 19 Januari 2024 14:09 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama LDII Kabupaten Kebumen, di Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (19/1). (Foto: Dok. MPR)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama LDII Kabupaten Kebumen, di Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (19/1). (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, segenap komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menumbuhkembangkan dan menjaga soliditas kebangsaan. Hal ini penting mengingat secara kodrat, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Tanpa wawasan kebangsaan yang memadai, bangsa Indonesia tidak akan memiliki soliditas kebangsaan, sehingga akan mudah tercerai-berai.

“Setiap perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukanlah penghalang bagi kita untuk hidup rukun dalam keharmonisan. Perbedaan juga bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, saling membantu, tolong menolong, dan membangun solidaritas sosial yang kokoh,” ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR saat kunjungannya ke Dapil VII Jawa Tengah hari ke-2 bersama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kebumen, di Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (19/1).

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono, Ketua Dewan Penasehat LDII Kebumen Agus Septadi, Ketua LDII Kebumen Gunardi, dan Sekretaris LDII Kebumen Hadi Purwanto.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam konteks kekinian, salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam merawat dan menjaga soliditas kebangsaan adalah penyelenggaraan Pemilu serentak yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari. Di satu sisi, diharapkan besarnya anggaran Pemilu yang mencapai Rp 71,3 triliun akan berbanding lurus dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Di sisi lain, diharapkan kedewasaan politik masyarakat juga semakin matang, sehingga siklus sejarah penyelenggaraan Pemilu yang selalu menyisakan residu persoalan, dapat diminimalisir.

“Kita tidak ingin Pemilu menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan yang bermuara pada lahirnya konflik horizontal. Dalam konsepsi ini, diperlukan sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun komitmen mewujudkan Pemilu yang damai dan menggembirakan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini menerangkan, pada beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, hampir selalu menyisakan residu persoalan di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang tidak perlu dan merugikan kehidupan rakyat.

“Seluruh umat beragama juga memiliki tanggung jawab kolektif yang sama untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil dan berkualitas. Umat beragama seyogyanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horizontal,” pungkas Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*