Stafsus Wapres: Pemilu Indonesia Paling Rumit Sedunia

Jumat, 19 Januari 2024 12:03 WIB

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Foto: Istimewa
Tempat Pemungutan Suara (TPS). Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka – Staf Khusus Wakil Presiden Gatot Prio Utomo menilai, Pemilu di Indonesia memiliki tantangan besar dan paling rumit di dunia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa dimensi, baik waktu, jumlah pemilih, dan sebaran pemilih yang luas.

“Dalam satu waktu secara serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota,” kata Gatot Prio Utomo, melalui keterangannya, Jumat (19/1/2024).

Selain itu, Gatot menyebut jumlah pemilih dalam Pemilu sangat besar. Ditambah lagi sebarannya sangat luas dengan demografi yang beragam, baik dari sisi suku, budaya, tingkat Pendidikan, dan juga kondisi ekonominya.

“Kompleksitas situasi ini jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak, maka berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gatot menilai, kualitas Pemilu 2024 harus ditingkatkan. Sehingga anggaran yang digunakan mampu menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat, berlegitimasi kuat, dan inklusif di semua tingkatan.

“Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka Pemilunya harus bermartabat. Dan agar Pemilu bermartabat, maka prinsip-prinsip fairness (keadilan) harus menjadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Alumnus Univesitas Indonesia ini.

Ia berpendapat, salah satu hal yang dapat mencederai prinsip fairness (keadilan) tersebut adalah konflik kepentingan (conflict of interest).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak komponen bangsa yang terlibat dalam tim-tim pemenangan, termasuk para pejabat negara yang menjadi tim sukses pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

“Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas,” katanya.

Meski demikian, Ia percaya penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak netral, menjunjung tinggi etika, dan mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.

“Seperti yang ditunjukkan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini,” jelasnya.

Tak lupa, Gatot berharap TNI dan Polri komitmen untuk bersikap netral seperti pada Pemilu sebelumnya. Dia bilang, komitmen dan kesetiaan TNI dan Polri kepada NKRI jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Serta memajukan peradaban Indonesia dengan mengawal Pemilu 2024 secara bermartabat,” terangnya.

Terkait dengan potensi polarisasi dan konflik pasca Pemilu, Gatot menyarankan kepada KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang dapat terjadi dan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif.

Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi. Untuk ini, dia menilai perlu pelibatan segenap komponen masyarakat, termasuk media dalam proses mitigasi.

“Sehingga rumusan mitigasi tersebut dapat dijalankan di lapangan,” pungkasnya.

Fakta bahwa Pemilu Indonesia sebagai yang terbesar dan terumit di dunia juga dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari.

“Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya Pemilu lebih besar, tetapi Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai Pemilu yang paling rumit di dunia,” kata Hasyim, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta Pemilu dalam berkompetisi,” ujar Hasyim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*