Update KPPS Meninggal Dan Rawat Jalan, Kemkes Waspadai Petugas 55 Tahun Ke Atas

SELESAISUDAH.com  Rakyat Merdeka – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa sekitar 15 persen dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berusia di atas 55 tahun. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (15/2).

“Masih ada sekitar 15 persen petugas yang berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol,” kata Nadia, dilansir ANTARA.

Bagaimana dengan update petugas KPPS yang meninggal dan rawat jalan?

Nadia mengatakan, berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan sudah empat petugas KPPS yang telah diverifikasi meninggal dunia. Dari 13 laporan meninggal yang masuk. Selebihnya, ada petugas KPPD yang berobat jalan.

“Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat,” ucapnya. 

Sebelumnya, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko kesehatan selama pelaksanaan pemilihan umum, termasuk skrining kesehatan bagi calon KPPS. 

Di antaranya, syarat pendaftaran dibatasi usia 20 hingga 55 tahun dan memprioritaskan yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

“Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun,” kata Nadia.

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari. Kemenkes juga mengedukasi protokol kesehatan dan konsep 4C bagi petugas KPPS, yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Guna memastikan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat, puskesmas dan rumah sakit akan siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. 

Selain itu, sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga telah disiapkan sebagai langkah pencegahan. 

PSC 119 melayani tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang memerlukan layanan kesehatan.

“Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana,” kata Siti Nadia Tarmizi.https://kebayangkali.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*